MandiriBisnis.COM

INILAH.COM, Jakarta – Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengungkapkan Amerika Serikat (AS) memberikan kesempatan lebih panjang kepada Indonesia untuk memberikan bantahan kepada AS terkait penolakan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari Indonesia ke AS.

“Tenggat waktunya diundur hingga 27 Maret 2012,” kata Gita di kantor Presiden RI, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Semula AS menetapkan tenggat waktu kepada pemerintah Indonesua untuk memberikan argumen atas penolakan AS terhadap CPO Indonesia, hingga 20 Februari. Namun negara adi daya tersebut mengulur tenggat waktu tersebut selama satu bulan.

Saat ini, kata Gita, Kementerian Perdagangan masih dalam tahap membahas dan menuntaskan bahan bantahan untuk diajukan ke pemerintah AS. “Saya rasa kita bisa penuhi deadline-nya,” ujar dia.

Sebagaimana diberitakan, pemerintah AS memutuskan menolak CPO asal Indonesia karena tidak memenuhi standar. Pemerintah AS dinilai hanya memandang semua pohon sawit berasal dari hutan alam, padahal sebagian besar berasal dari perkebunan. AS juga tidak memperhitungkan fakta bahwa pohon kelapa sawit itu berasal dari tanaman yang selama 30 tahun tidak diapa-apakan dan tidak ditebang. [tjs]

INILAH.COM, Jakarta – Menteri Keuangan Agus Martowardjojo bangga mengantongi predikat Best Finance Minister of the Year.

“Saya terima kasih, itu penghargaan sebagai menkeu terbaik di Asia Pasifik dari the Banker (majalah). Itu adalah institusi yang terpandang karena itu merupakan grupnya Financial Times,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Namun, lanjutnya, pencapaian tersebut bukan semata-mata karena usahanya sendiri. Melainkan peran dari seluruh jajaran pemerintah dan para pemegang saham. Sekaligus cermin dari kemampuan Indonesia dalam menjaga kesehatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi untuk saya itu menunjukkan bahwa dunia memperhatikan Indonesia, bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjaga kesehatan fiskalnya. Dan Indonesia juga mempunyai perhatian untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai itu selalu tinggi, tetapi juga inklusif dalam arti memberikan pemerataan kepada rakyatnya,” paparnya.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengantongi penghargaan sebagai Best Finance Minister of The Year, Asia Pasifik dan Best Finance Minister of The Year 2012 dari majalah The Banker edisi Januari 2012.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan di Jakarta, hari ini, penghargaan ini merupakan yang ke-11 kalinya diselenggarakan. The Banker menilai, Menkeu telah berhasil menyokong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 6,46% dan membawa perubahan pada pelaksanaan anggaran dan perencanaan keuangan, meningkatkan iklim investasi di Indonesia, serta mengatur anggaran 2011 secara hati-hati. [hid]

INILAH.COM, Purwakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Purwakarta belum dapat menentukan tahapan Pilkada 2012. Saat ini, tahapan yang sudah dibuat baru sebatas draft rancangan yang suatu saat memungkinkan dapat berubah lagi.

Meskipun lembaga ini sudah merealisasikan beberapa tahapan dalam prapersiapan pilkada, namun rancangan yang ada belumlah final.

“Belum finalnya tahapan Pilkada 2012 karena dipengaruhi oleh faktor regulasi. Pasalnya, saat ini kami masih menunggu perubahan Peraturan KPU No 16/2010 yang menyatakan tata cara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS. Aturan ini merupakan pelaksana dari UU No 15/2011, dimana PPS berkewajiban melaksanakan rekapitulasi,” kata Ketua KPUD Purwakarta Deni Ahmad Haidar kepada wartawan, Rabu (22/2/2012).

Menurutnya, sebelum menetapkan tahapan Pilkada, pihaknya masih tunggu perubahan tersebut. Karena, lanjutnya, bagaimana pun juga setiap kebijakan haruslah didasari pada payung hukum.

Belum adanya kepastian soal perubahan peraturan itu, lanjut dia, tidaklah terlalu khawatir. Kendati untuk prapersiapan KPUD cukup terkena imbas. Misalnya, kegiatan pengadaan barang dan modal, atau kegiatan yang dibiayai APBD tidak dapat dilaksanakan.

Adapun kegiatan yang kini terus berjalan adalah yang tanpa membutuhkan biaya. Semisal rapat-rapat internal. Selain itu juga memaksimalkan anggaran yang bersumber dari APBN.

Terkait soal gonjang-ganjingnya anggaran Pemilukada, dia mengatakan, berapa nominal untuk pelaksanaan pesta demokrasi kewenangannya ada di pemkab. Hanya saja, hasil rapat koordinasi belum lama ini, pemkab bersedia untuk memenuhi semua biaya kebutuhan pemilukada.

Adapun usulan KPUD sebesar Rp23,1 miliar. Jumlah anggaran sebesar itu untuk alokasi pelaksanaan pilkada dua putaran. Jika putaran kedua dilaksanakan, maka pelaksanaannya jatuh pada 2013. Dengan demikian plot anggaran untuk keperluan itu sepenuhnya kembali diserahkan pada pemkab.[jul]

INILAH.COM, Jakarta – Harga minyak mentah dunia terus merangkak hingga nyaris menyentuh US$105 per barel menjauhi target. Perombakan asumsi APBN pun mencuat. Pertanda harga BBM bersubsidi tak akan naik?

M Doddy Arifianto, ekonom dari Universitas Ma Chung Malang, setuju jika asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$90 per barel dalam APBN 2012 dirombak. Tapi menurutnya, jika asumsi ini dinaikkan, sebenarnya lebih bersifat politis.

Hal itu, tegas Doddy, menandakan, pemerintah tidak siap untuk kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Berdasarkan Undang-undang APBN 2012, pemerintah hanya akan membatasi kuota penggunaan BBM pada 1 April 2012. “Artinya, hanya mobil plat kuning yang boleh menggunakan BBM bersubsidi,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (21/2).

Pengalokasian BBM bersubsidi secara tepat sasaran dilakukan melalui pembatasan konsumsi BBM jenis premium untuk kendaraan roda empat pribadi pada wilayah Jawa-Bali sejak 1 April 2012. “Hingga sekarang, tidak ada sosialisasi padahal waktunya kurang dari 1,5 bulan lagi,” timpal Doddy.

Karena itu, secara kasat mata, lanjut dia, mustahil pembatasan BBM bersubsidi bisa dilaksanakan pada 1 April mendatang. “Jika pembatasan tak dilaksanakan, apakah mungkin pemerintah menaikkan BBM?” kata Doddy mempertanyakan.

Harga minyak ICP sudah di atas US$100 per barel seiring ketegangan politik di Timur Tengah terutama Selat Hormuz yang hampir 40% impor minyak dunia melalui jalur ini. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) sudah di atas US$104 per barel. “Reliable tidaknya asumsi harga minyak US$90 per barel sangat tergantung,” ujarnya.

Menurutnya, level US$90 per barel, bisa realistis dengan syarat pemerintah menaikkan harga BBM sehingga subsidinya tidak membengkak. “Jika tidak, yang harus ditanggung pemerintah adalah selisih harga pasar dengan asumsi APBN dan selisih pemakaian dengan target kuota,” ucap dia.

Dalam UU APBN 2012 pasal 7 ayat 2 disebtukan, dari volume BBM jenis tertentu sebanyak 40 juta kiloliter (KL) sebanyak 2,5 juta KL BBM jenis premium tidak dicairkan anggarannya dan akan dievaluasi realisasinya dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Karena itu, pemerintah dipaksa untuk menurunkan volume BBM menjadi 37,5 juta KL, padahal pada 2011 saja volume tersebut di atas 41 juta KL. PT Pertamina (Persero) menargetkan, penjualan BBM 2012 mencapai 57,05 juta kiloliter untuk 2012. Target tersebut terdiri atas BBM subsidi 39,87 juta kiloliter dan nonsubsidi 17,18 juta kiloliter.

Doddy memperkirakan, selisih harga minyak bisa mencapai US$20 per barel yang harus ditanggung APBN jika pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM. Padahal, sudah hampir 5 tahun pemerintah menanggung beban subsidi sejak terakhir BBM naik pada 2008.

Artinya, lanjut Doddy, jika asumsi harga minyak tetap di level US$90 per barel, ada peluang BBM dinaikkan. “Sebaliknya, jika asumsinya dinaikkan, harga BBM bersubsidi berpeluang tetap di level saat ini. Tapi, ini lebih bersifat politis,” timpal Doddy. Karena itu, dari sisi alokasi APBN untuk BBM, akan terjadi defisit dengan perubahan asumsi itu.

Mengenai risiko fiskal soal melesetnya asumsi APBN, Doddy mengatakan, hal itu tidak membahayakan sustainabilitas fiskal. Sebab, jika melihat realisasi anggaran yang selalu ‘lelet’, APBN selalu mengalami silva (selisih positif).

Menurutnya, efektivitas fiskal rendah yakni hanya 80-90% (realisasi pengeluaran dibandingkan target APBN). Misalnya, APBN senilai Rp1.400 triliun, yang terealisasi hanya Rp1.300 atau Rp1.280 triliun.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara di bawah target, tapi dari sisi pengeluaran pun di bawah target. Karena itu, secara netting tak mengganggu sustainabilitas fiskal. Apalagi dengan target defisit yang konservatif 1,5% dengan rasio utang 26% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). “Saya tidak khawatir dengan daya tahan fiskal secara keseluruhan,” ucapnya.

Dia mencontohkan, beban subsidi BBM yang membengkak, memang membebani APBN. Tapi, secara aggregate tidak membahayakan secara fiskal. Sebab, pemenuhannya hanya memindahkan pos yang realisasinya rendah ke pos yang realisasinya melebihi target. Dia menegaskan, pos APBN untuk subsidi BBM dipastikan jebol, tapi pos yang lain akan surplus karena perilaku pengeluaran pemerintah yang selalu lambat.

Selebihnya, Doddy juga mengomentari target Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang sebesar 6,7% pada 2012 yang dinilainya terlalu optimistis. Menurutnya, Indonesia bisa tumbuh 6,2% saja, sudah sangat bagus dalam situasi ekonomi global saat ini. “Karena itu, target PDB harus diturunkan dari level saat ini,” timpalnya.

Bahkan, kata Doddy, bukan mustahil, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di bawah 6% tahun ini. Sebab, seberapa besar pengaruh negatif dari krisis Eropa belum bisa dipastikan kedalamannya. Tapi, kalaupun realisasi PDB meleset, akan berpengaruh pada penerimaan negara seperti pajak dan belanja negara yang lainnya.

Sementara itu, soal lifting minyak yang ditargetkan sebesar 950 ribu barel per hari, dia mempertanyakan apakah mungkin akan diturunkan kembali setelah tahun lalu gagal dicapai yakni hanya 900 ribu barel. “Padahal, target tersebut sudah terhitung rendah dari yang seharusnya di atas 1 juta barel per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Doddy menilai, asumsi inflasi 5,3-5,5% merupakan angka yang wajar jika BBM tidak dinaikkan. Sedangkan target nilai tukar rupiah di level 8.800 per dolar AS dinilainya terlalu optimistis. “Yang realistis adalah 9.000 per dolar AS,” ujar dia. Berkaca pada APBN-APBN sebelumnya, kada dia, yang selalu meleset adalah target PDB. Tapi, secara umum jarang meleset. [mdr]

INILAH.COM, Jakarta – Hanya kaum spekulan yang bisa bersukacita di tengah ketidakpastian. Begitu juga saat Iran memutuskan menyetop kiriman minyak ke Eropa, awal pekan ini. Soalnya, keputusan Iran itu membuat harga minyak di pasar spot langsung meroket.

Di New York Merchantile Exchange (NYMEX) misalnya, harga minyak langsung melesat 1,47% menjadi US$ 104,76 per barel. Level tertinggi dalam sembilan bulan terakhir. Bahkan ada yang meramal harga minyak bakal tembus US$135 per barel.

Sayangnya, ketika harga minyak mulai merangkak naik, pemerintah dan para industriawan di sektor riil justru harus kebat-kebit. Sebab, naiknya harga minyak membuat harga BBM untuk industri juga naik.

Franky Sibarani, Sekjen Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI), mengatakan bahwa kenaikan harga minyak ini membuat beban pengusaha semakin berat. Soalnya, BBM mempunyai andil 30% terhadap biaya produksi. “Mei depan mungkin pengusaha bakal menaikan harga makanan dan miuman sekitar 10%,” kata Franky.

Tak hanya para pengusaha, kenaikan harga minyak juga memaksa pemerintah untuk segera mengubah APBN 2012. Bukan hanya asumsi seperti inflasi dan nilai tukar yang bakal diubah, tapi kemungkinan pemerintah akan membuka opsi menaikan harga tarif dasar listrik (TDL) dan BBM bersubsidi. “Beban pemerintah akibat kenaikan harga minyak memang cukup berat. Jika tidak dinaikan, pos subsidi bakal bengkak,” kata Kahlil Rowter, Chief Economist Bakrie Group.

Jika benar TDL dan BBM bakal naik, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan sedikit terhambat. Kahlil menduga, pertumbuhan ekonomi 2012 paling tinggi hanya 6,5%. Bahkan BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 6,3%.

Perhitungan-perhitungan itu tentu berbeda dengan optimisme pemerintah yang sebesar 6,7%. Makanya, pemerintah mesti pintar-pintar menyusun langkah. [mdr]